Resume Sosiologi Umum Bab 3

Tolong Bantu Perbaiki Pertanian Kami

Oleh : Muhammad Syaifullah

Ade suharso, seorang yang dipercaya pemerintah untuk menjaga hutan taman nasional (TN) memproklamirkan dirinya pada pertemuan antara beberapa jagawna yang dipimpin olehnya. Dalam pertemuan itu suasana sangat damai dan tak ada kesan salig bermusuhan. Kepala Dusun Kandolo, Manap, menentang kebijakan Ade melarang penebangan pohon demi melindungi hutan. Larangan menebang hutan mengakibatkan penduduk setempat kehilangan mata pencaharian membuat kayu arang. Pencaharian tersebut dilakukan warga dikarenakan warga tidak bisa bertani lagi akibat kekeringan dua tahun yang lalu. Hal yang sama dikatakan Andi Mappotolo, seorang tokoh masyarakat Kandolo, mengatakan petugas hendaknya ridak melarang warga yang memang benar-benar hanya mencari kayu untuk membuat kayu arang. Sebab, pekerjaan inilah satu-satunya matapencaharian yang bisa mereka lalukan untuk bertahan hidup.

Sejak saat itu, penduduk setempat sulit untuk ditemui. Para petuga jagawana pun tak berani berlama-lama di daerah itu karena dimusuhi. Perlawanan wagra ini merupakan bentuk penolakan paling keras terhadap upaya balai TN Kutai melakukan penyelamatan kawasan hutan konservasi ini. Namun, menurut Ade ketegangan yang terjadi antara petugas dengan msyarakat karena putusnya komunikasi antara kedua belah pihak. Sebab, kemiskinan yang meraka alami selama ini karena minimnya perhatian pemerintah setempat sehingga mereka tak punya pilihan lain untuk mempertahankan hidup.

Keadaan yang saat ini terjadi justru sulit untuk mengendalikan masyarakat di dalam kawasan dan para pendatang luar yang sudah banyak masuk. Di kawasan TN Kutai yang bermukim bukan hanya ratusan orang, tapi saat ini mencapai 15.000 orang atau mencapai 3000 kepala keluarga. Kompas menyampaikan bahwa pekerjaan masyarakat pembuat kayu arang dapat dihiitung jari tetapi perluasan perkebunan besar-besaran dan penebangan kayu, pengangkutan kayu ulin yang marak terjadi di daerah ini. Sementara beberapa oknum kepala desa atau dusun setempat ikut membagi-bagi lahan di daerah ini yang diasumsikan adanya proyek pengaspalan jalan Bontang-Sanggata dan pemasangan tiang listrik yang menghubungkan daerah tersebut.

Menurut Direktur Yayasan Bina Kelola Lingkungan (Bikal), Adief Mulyadi, persoalan TN Kutai tidak dapat dilihat secara parsial. Persoalan yang saat ini terjadi dikarenakan tidak adanya sinkronisasi kebijakan soal hutan ini antara pemerintah pusat, Pemda Kaltim, dan Pemda Kutai.